CARAPANDANG.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan segera memperluas dialog yang melibatkan berbagai pihak untuk menangani konflik lahan di Pubabu, Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pulau Timor.
"Kami setuju dengan apa yang diusulkan pimpinan DPRD NTT untuk memperluas dialog dalam penanganan konflik lahan di Besipae dan kami siap melakukan itu," kata Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur Zeth Sony Libing, di Kupang, Jumat (21/8/2020).
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan langkah pemerintah Provinsi NTT dalam menangani konflik lahan di Pubabu Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, melalui jalan dialog.
Zeth mengatakan, pada Jumat (21/8) hari ini, pihaknya juga akan turun langsung ke Besipae untuk bertemu kelompok warga dan tokoh adat dalam upaya penanganan konflik.
Setelah itu, lanjut dia, pihaknya akan melakukan dialog secara luas dengan melibatkan seluruh komponen terkait dalam persoalan konflik lahan tersebut.
"Dalam upaya penanganan konflik ini pemerintah provinsi tetap mengutamakan upaya persuasif melalui jalan dialog dengan warga," katanya.
Zeth mengatakan, sambil upaya dialog berjalan, program pemerintah seperti pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan rumah untuk masyarakat di Besipae juga tetap berjalan.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah provinsi berkomitmen untuk memanfaatkan aset lahan Besipae bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ia menyebutkan program ekonomi yang sudah disiapkan di antaranya pengembangan peternakan sapi dan hijauan pakan ternak serta di bidang pertanian berupa budidaya tanaman lamtoro, porang, dan kelor.
"Pemerintah juga menyediakan bibit dan pupuk kepada masyarakat dan hasil kerja mereka dibeli oleh BUMD atau pemerintah. Jadi semua program ini melibatkan masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan mereka sendiri," katanya.
Anak Trauma
Sementara itu, warga Pubabu, Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Matheda Esterina Selan, mengatakan anak-anak di Besipae saat ini masih mengalami trauma mendalam akibat tindakan intimidatif dari aparat keamanan di daerah setempat terkait konflik lahan tersebut.
"Sampai sekarang anak-anak kami menangis terus, mereka mengalami trauma yang berat karena tindakan aparat di Besipae," katanya ketika dihubungi, Jumat (21/8/2020).
Ia mengatakan, trauma yang dialami anak-anak ini akibat tindakan intimidatif yang dilakukan aparat keamanan dengan menembakan gas air mata di sekitar warga Besipa yang saat itu pada Selasa (18/8). Peristiwa didokumentasikan dalam bentuk video yang beredar luas di media sosial.
Di antara para warga, lanjut dia, terdapat bayi yang berusia dua bulan, tiga bulan, dan tujuh bulan serta anak-anak usia PAUD dan SD.
"Mereka kaget dan ketakutan hingga sekarang terus menangis. Tembakan gas air mata itu dilakukan tiga kali dan yang terakhir persis di samping tempat kami berkumpul bersama anak-anak," kata ibu dari tiga orang anak itu.
Esterina Selan meminta pemerintah provinsi agar menghentikan tindakan intimidatif ini karena menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi warga terutama anak-anak.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT, Zeth Sony Libing ketika menghubungi Antara di Kupang Rabu (19/8) melalui telelpon seluler mengatakan tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga Pubabu Besipae.
"Tidak ada anarkis. Tidak ada tindakan represif dan intimidasi serta penelantaran terhadap masyarakat di Pubabu. Apa yang dilakukan aparat keamanan hanya 'shock therapy' untuk membangunkan masyarakat agar bersedia menempati rumah yang sudah dibangun pemerintah," katanya.
Menurut dia, pemerintah sudah selesai membangun rumah untuk menggantikan rumah warga yang telah digusur.
Namun, karena warga bersikeras sehingga aparat sengaja menembak gas air mata ke tanah dengan tujuan agar warga bisa masuk ke rumah yang disediakan tersebut.
"Kami setuju dengan apa yang diusulkan pimpinan DPRD NTT untuk memperluas dialog dalam penanganan konflik lahan di Besipae dan kami siap melakukan itu," kata Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur Zeth Sony Libing, di Kupang, Jumat (21/8/2020).
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan langkah pemerintah Provinsi NTT dalam menangani konflik lahan di Pubabu Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, melalui jalan dialog.
Zeth mengatakan, pada Jumat (21/8) hari ini, pihaknya juga akan turun langsung ke Besipae untuk bertemu kelompok warga dan tokoh adat dalam upaya penanganan konflik.
Setelah itu, lanjut dia, pihaknya akan melakukan dialog secara luas dengan melibatkan seluruh komponen terkait dalam persoalan konflik lahan tersebut.
"Dalam upaya penanganan konflik ini pemerintah provinsi tetap mengutamakan upaya persuasif melalui jalan dialog dengan warga," katanya.
Zeth mengatakan, sambil upaya dialog berjalan, program pemerintah seperti pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan rumah untuk masyarakat di Besipae juga tetap berjalan.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah provinsi berkomitmen untuk memanfaatkan aset lahan Besipae bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ia menyebutkan program ekonomi yang sudah disiapkan di antaranya pengembangan peternakan sapi dan hijauan pakan ternak serta di bidang pertanian berupa budidaya tanaman lamtoro, porang, dan kelor.
"Pemerintah juga menyediakan bibit dan pupuk kepada masyarakat dan hasil kerja mereka dibeli oleh BUMD atau pemerintah. Jadi semua program ini melibatkan masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan mereka sendiri," katanya.
Anak Trauma
Sementara itu, warga Pubabu, Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Matheda Esterina Selan, mengatakan anak-anak di Besipae saat ini masih mengalami trauma mendalam akibat tindakan intimidatif dari aparat keamanan di daerah setempat terkait konflik lahan tersebut.
"Sampai sekarang anak-anak kami menangis terus, mereka mengalami trauma yang berat karena tindakan aparat di Besipae," katanya ketika dihubungi, Jumat (21/8/2020).
Ia mengatakan, trauma yang dialami anak-anak ini akibat tindakan intimidatif yang dilakukan aparat keamanan dengan menembakan gas air mata di sekitar warga Besipa yang saat itu pada Selasa (18/8). Peristiwa didokumentasikan dalam bentuk video yang beredar luas di media sosial.
Di antara para warga, lanjut dia, terdapat bayi yang berusia dua bulan, tiga bulan, dan tujuh bulan serta anak-anak usia PAUD dan SD.
"Mereka kaget dan ketakutan hingga sekarang terus menangis. Tembakan gas air mata itu dilakukan tiga kali dan yang terakhir persis di samping tempat kami berkumpul bersama anak-anak," kata ibu dari tiga orang anak itu.
Esterina Selan meminta pemerintah provinsi agar menghentikan tindakan intimidatif ini karena menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi warga terutama anak-anak.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT, Zeth Sony Libing ketika menghubungi Antara di Kupang Rabu (19/8) melalui telelpon seluler mengatakan tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga Pubabu Besipae.
"Tidak ada anarkis. Tidak ada tindakan represif dan intimidasi serta penelantaran terhadap masyarakat di Pubabu. Apa yang dilakukan aparat keamanan hanya 'shock therapy' untuk membangunkan masyarakat agar bersedia menempati rumah yang sudah dibangun pemerintah," katanya.
Menurut dia, pemerintah sudah selesai membangun rumah untuk menggantikan rumah warga yang telah digusur.
Namun, karena warga bersikeras sehingga aparat sengaja menembak gas air mata ke tanah dengan tujuan agar warga bisa masuk ke rumah yang disediakan tersebut.
.jpg "Pencabutan Aturan Masuk Sekolah 05.30 WITA Menurut DPRD NTT Tepat")
.jpg "Tingkatkan Kemampuan Masyarakat Adat Membela Diri Melalui Lokalatih Swabela")
.jpg "Bosannya LeBron Bertemu Nuggetts di Playoff NBA")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Liverpool Tersingkir Dari Liga Europa")
