SHARE

istimewa

CARAPANDANG.COM - Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dan Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk menambah program infrastruktur berbasis kemasyarakatan atau padat karya.

"Terkait dengan peningkatan alokasi anggaran dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2022, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk menambah alokasi program infrastruktur berbasis masyarakat," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk pencapaian target prioritas nasional dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.

Adapun capaian hingga Agustus 2022, realisasi keuangan Ditjen Bina Marga mencapai 35,53 persen dengan realisasi fisik 44,69 persen. Sedangkan realisasi keuangan Ditjen Bina Konstruksi mencapai 53,39 persen dengan realisasi fisik 56,91 persen.

Tak hanya itu Komisi V DPR RI bersama dengan Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR sepakat bahwa program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan antara lain dari hasil kunjungan kerja dan masukan serta usulan Komisi V DPR RI.

Halaman :
Tags
SHARE