SHARE

istimewa

Pemerintah daerah juga diminta untuk melanjutkan arahan Presiden yakni dipersilakan menggunakan pos anggaran belanja tidak terduga di APBD masing-masing untuk menutup kebutuhan transportasi komoditas pangan dalam upaya menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi.

"Intinya baik bupati, wali kota, dan gubernur ikut terlibat dalam mengendalikan harga karena produksinya cukup, kemudian tentu saja Kementan bersama Badan Pangan Nasional yang mengatur neraca-neraca antardaerah bisa bekerja sama dengan daerah untuk mengintervensi pada daerah-daerah sorted , dan memetakannya dengan baik," ujar Syahrul.

Mentan mengingatkan bahwa pemetaan tersebut bukanlah sebuah pekerjaan baru bagi Kementan. "Kementan tiga tahun terakhir mapping ini ada. Kami tahu di mana daerah sorted, kapan produksi akan menurun karena cuaca atau pascapanen," katanya.

Syahrul menekankan bahwa aspek paling strategis dari hasil rapat tersebut adalah perintah agar BUMN menampung produksi petani terlebih dulu dan berperan menyimpan dengan baik sebelum mendistribusikan secara bertahap.

"BUMN diminta untuk membeli semua produksi yang ada dulu dan menstok dan mengeluarkan secara bertahap pada waktu-waktu yang terjadi sorted atau kebutuhan yang peak season. Mudah-mudahan ini strategi yang sangat baik," pungkas Mentan.

Halaman :